Bupati Sampaikan Jawaban PU DPRD

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan Fraksi-fraksi DPRD pada pemandangan umum mereka. Bupati secara resmi menjawab pertanyaan wakil rakyat pada Paripurna Jawaban Bupati Sambas, di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (4/3). Jawaban Bupati ini dalam rangka pembahasan tiga rancangan perda.

Terkait raperda pelestarian kebudayaan, Bupati menjelaskan upaya pelestarian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemda saja. “Ini adalah tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. sehingga diperlukan sinergisme dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelestarian kebudayaan didaerah,” ujar dia. Selain itu, menurut dia, nilai budaya daerah adalah unsur penting dalam kebudayaan nasional.

Untuk menegaskan itu, diperlukan kepastian hukum dalam pengaturannya. “Raperda inilah nantinya sebagai regulasinya,” tutur dia. Membahas raperda tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan sambas tahun 2018-2023, Atbah menerangkan diperlukan waktu yang cukup panjang untuk pembahasannya.

Pemda sebut dia telah melakukan konsultasi public, baik kepada masyarakat, perangkat daerah terkait program dan kegiatan hingga melibatkan stakeholder terkait. “Dalam konsultasi public, telah dilakukan penjaringan terhadap aspirasi masyarakat dan program-program pembangunan kedepan,” terang Bupati.

Implementasi dari perda RDTR dijelaskan dia merupakan upaya mengendalikan pemanfaatan ruang terhadap pembangunan oleh semua pihak. Atbah menuturkan, peran serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang telah disesuaikan dengan pasal 60 Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

“Penyusunan raperda tata ruang telah mengacu pada Undang-undang nomor 26 tahun 2007, PP nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 68 Tahun 2010 termasuk Perda Kab Sambas Nomor 17 Tahun 2015,” ungkap Bupati. Sedangkan penjelasan Bupati Sambas mengenai Raperda Penanggulangan Bencana, dia mengemukakan pada penanggulangan bencana sangat penting meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Termasuk kata dia membangun jaringan kerja serta mendorong kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Salah satu upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana yaitu melalui raperda yang dibahas ini. Perda ini nantinya dijadikan sebagai panduan dan pedoman semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana,” sebut Bupati.



Tinggalkan Balasan